Kolaborasi Dengan Komisi IV DPR RI, Pagelaran Wayang di Desa Kalikotes Bentuk Pelestarian Budaya

KLATEN (angkasanews.id) —- Pertunjukan kesenian tradisional wayang kulit digelar kolaboratif antara wakil ketua komisi IV DPR RI Abdul Kharis dengan Pemerintah Desa Kalikotes Kecamatan Kalikotes Klaten, Senin malam (18/11/2024) di gedung serbaguna Desa setempat.

Acara tersebut menjadi momentum peringatan hari wayang nasional (HWN) yang jatuh setiap tanggal 7 November.

Turut hadir pula wakil ketua DPRD Klaten berasal dari F-PKS, Widodo; Calon Bupati nomor urut 02, Herry Wibowo dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Desa (Kades) Kalikotes, Pondi mengatakan pagelaran wayang kulit ini merupakan kolaborasi antara wakil ketua komisi IV DPR RI, Abdul Kharis dengan Pemdes Kalikotes sehingga kalikotes ini ketempatan untuk pertunjukan. Ia menyebut pentas wayang kulit sebagai upaya pelestarian seni dan budaya. Banyak Nilai kearifan lokal yang bisa disampaikan dalam setiap pementasannya.

Dalam perhelatan itu, Dalang Ki Warseno Slank dihadirkan dengan lakon Wisanggeni Gugat.

Menurutnya, Wayang kulit yang telah tercatat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Jawa. Maka dari itu, pagelaran wayang kulit diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah.

Ponidi mengatakan, pagelaran wayang kulit bukan hanya sekadar pertunjukan, akan tetapi terdapat nilai luhur, termasuk berbagai tuntunan kehidupan. Selain itu, dalam cerita pewayangan juga ada pesan-pesan moral yang mengajak masyarakat untuk berlaku lebih bijaksana.

Sebagaimana cerita Wisanggeni gugat, menggambarkan arti ketika Wisanggeni lahir tidak di kehendaki kelahirannya oleh penguasa Amarta sehingga menggugat kepada para dewa yang berada di kayangan ingin mengetahui orang tuanya, dan kenapa tidak dikehendaki keberadaannya.

“Maksudnya janganlah ketika menjadi penguasa lantas seenaknya saja terhadap rakyat, diharapkan dengan lakon ini penguasa harus berlaku adil tidak semena mena, mengambil keputusan harus yang adil dan yang lainnya,” pungkas Ponidi. (ist)

Related Posts