Dimotori PC IKA PMII Klaten, Mahasiswa dan Sedulur Lintas Agama Diskusi Telaah Kritis APBD Klaten 2025

KLATEN (angkasanews.id) —– Upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap transparansi dan keadilan anggaran daerah kembali digelorakan oleh kalangan muda. 

Puluhan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan perwakilan lintas agama mengikuti kegiatan “Lokalatih Anggaran: Telaah Kritis APBD Klaten Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Klaten, Minggu (12/10/2025), di Sanggar Kebangsaan Sumber, Trucuk, Klaten.

Ketua panitia, Suhardi Wiyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran publik agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi turut mengawal kebijakan pemerintah.

Kegiatan tersebut menjadi ruang edukatif bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami bagaimana kebijakan anggaran daerah seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Melalui forum ini, peserta diajak untuk membaca struktur APBD Kabupaten Klaten Tahun 2025 secara kritis dan melihat sejauh mana kebijakan anggaran mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat.

“Hari ini kita belajar tentang telaah anggaran APBD Kabupaten Klaten tahun 2025. Tujuannya supaya kawan-kawan mengetahui bagaimana struktur anggaran itu, dan ketika berbicara persoalan yang ada di masyarakat bisa dihubungkan langsung dengan anggaran yang disusun pemerintah,” ujar Suhardi.

Dalam diskusi tersebut, peserta dibagi menjadi empat kelompok yang menelaah empat bidang utama, yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertanian. Dari hasil pembahasan kelompok, ditemukan benang merah bahwa sebagian besar persoalan yang muncul masih berkaitan dengan kualitas pelayanan publik di tiap sektor.

“Sebenarnya yang menjadi sorotan bukan hanya besaran anggarannya, tetapi bagaimana pelayanan publik dijalankan. Karena peserta diskusi berasal dari berbagai latar belakang, pembahasannya pun berkembang ke arah yang lebih luas,” tambah Suhardi.

Meski berlangsung secara terbatas, diskusi ini menghasilkan berbagai catatan kritis, terutama soal minimnya akses terhadap dokumen APBD Klaten Tahun 2025. Menurut panitia, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

“Hari ini kami belum mendapatkan dokumen APBD Klaten 2025 secara lengkap, jadi kita hanya bisa melihat mata anggaran tertentu. Tapi dari situ saja, masih banyak problem pembangunan yang belum menyentuh masyarakat miskin secara langsung,” ungkapnya.

Salah satu contoh konkret yang muncul dalam diskusi adalah minimnya fasilitas kesehatan, terutama kebutuhan akan alat hemodialisis (cuci darah) di Klaten yang masih jauh dari memadai.

“Pasien yang membutuhkan cuci darah harus antre panjang. Kalau antrean terlalu lama, nyawa mereka bisa jadi taruhannya. Ini seharusnya menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran kesehatan,” tegasnya.

Melalui diskusi ini, para peserta diajak untuk tidak berhenti hanya pada tataran wacana, tetapi juga menyiapkan langkah nyata di tingkat desa maupun kabupaten.

“Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah membangun kemampuan advokasi di level akar rumput. Teman-teman diharapkan bisa membaca anggaran dengan cermat dan memperjuangkan agar kebijakan publik benar-benar pro-rakyat,” imbuh Suhardi.

Forum ini juga menjadi refleksi bahwa anggaran daerah bukan sekadar angka, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat sipil, mahasiswa, dan pemerintah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, adil, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil.

“Harapannya, catatan dan hasil diskusi ini dapat direspons oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, agar kebijakan ke depan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Suhardi.

Related Posts