Dua Raperda Selesai Dibahas, Hudi Juwana Pastikan DPRD Klaten Siap Lanjutkan Tahap Pelaksanaan

KLATEN (angkasanews.id) —- Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hudi Juwana, melaksanakan kegiatan reses atau serap aspirasi rakyat pada Minggu malam (9/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri puluhan konstituen dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Klaten, yang hadir untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi pembangunan di wilayahnya.

Dalam kesempatan itu, Hudi Juwana menyampaikan perkembangan sejumlah agenda penting yang tengah dibahas di Komisi I DPRD Klaten, tempat dirinya bertugas. Ia menjelaskan bahwa saat ini Komisi I telah menyelesaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Raperda tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Dua raperda tersebut belum dapat kami sahkan di rapat paripurna, karena masih menunggu turunnya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukumnya,” ungkap Hudi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keterlambatan keluarnya PP tersebut berdampak pada proses lanjutan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Klaten, yang dijadwalkan pada Desember 2026.

“Pemilihan kepala desa seharusnya dilaksanakan enam bulan sebelum masa akhir jabatan. Idealnya Oktober 2026 sudah tuntas, namun karena PP belum turun, prosesnya sedikit tertunda. Kami terus berkomunikasi dengan bagian hukum, dan Insyaallah PP-nya akan keluar pada Januari atau Februari 2026,” jelasnya.

Selain membahas raperda, Hudi juga menyampaikan beberapa program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, salah satunya aplikasi “Sakura”, yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Klaten. Aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital.

“Kami diminta oleh OPD terkait, khususnya Dukcapil, untuk ikut menyosialisasikan aplikasi Sakura agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen kependudukan,” tuturnya.

Dalam sesi dialog dengan warga, Hudi juga menampung berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur desa, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Dapil I.

Ia menegaskan, seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pokok pikiran (pokir) anggota dewan yang nantinya disampaikan dalam pembahasan program kerja pemerintah daerah tahun anggaran berikutnya.

“Kami di DPRD akan terus berupaya menyalurkan aspirasi masyarakat dengan sebaik-baiknya agar program pembangunan di Klaten benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.(jati) 

Related Posts